Pemikiran Ekonomi Politik Buddhis

Sumber : www.bhagavant.com

Dalam dinamika pemikiran ekonomi dan politik internasional, terdapat berbagai macam pemikiran yang dikaji oleh para akademisi, sebut saja merkantilisme, liberalisme klasik, sosialisme, marxisme, keynesianisme, dependensia, neoliberalisme, stiglitzme, ekonomi Islam dan tak lupa juga yang berasal dari pemikiran Indonesia seperti ekonomi Pancasila, Marhaenisme, habibienomics dan lain sebagainya. Berbagai macam pemikiran tersebut, tentu saja memiliki orientasi tujuannya masing-masing, ada yang lebih mengutamakan nasionalisme, kebebasan, materialisme, keadilan, kesejahteraan, mengatasi ketimpangan. Tentunya sah-sah saja apabila tiap pemikiran memiliki orientasi tujuan tertentu, dan tidak relevan apabila kita men-judge satu pemikiran dengan benar salah, karena selalu ada sisi positif dan negatif dari tiap pemikiran. Dalam kesempatan yang berbahagia, saya coba menambah jendela pengetahuan kita semua dengan memperkenalkan pemikiran ekonomi-politik Buddhis, yang saya sarikan dari para pendahulu, yang menurut hemat saya telah dengan baik mengeksplanasi pemikiran ekonomi-politik Buddhis.

            Ekonomi-Politik Buddhis berangkat dari asumsi dasar (basic assumption) bahwa manusia pada dasarnya bukan hanya makhluk material, karena manusia memiliki orientasi tujuan untuk tercapainya kebahagiaan semua makhluk. Mungkin, sebagian dari anda akan terkejut dengan statement saya tadi, karena, ya, pada dasarnya ajaran Buddhisme selalu mendoakan tercapainya kebahagiaan semua makhluk. Bagi teman-teman yang menganut Buddhisme tentu tidak asing dengan kalimat Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatta-Semoga Semua Makhluk Berbahagia. “Sesungguhnyalah mereka yang melayani semua makhluk berarti melayani para Buddha.” (Shantideva).

Dalam konteks duniawi, ekonomi-politik Buddhis berupaya agar kebahagiaan tersebut bukan hanya dapat dirasakan oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk hidup lain (hewan) dan lingkungan. Manusia sebagai makhluk dengan tingkat kesadaran tertinggi di bumi ini, harus berupaya untuk menyejahterakan semua makhluk. Namun, manusia harus menyadari bahwa semua hal di semesta ini bersifat Anicca-Tidak Kekal­ sehingga manusia tidak boleh melekat pada kepemilikannya. “Segala sesuatu yang bersyarat yang terdiri dari paduan unsur tidaklah kekal. Karena itu, berjuanglah dengan sungguh-sungguh sadar untuk mencapai Pembebasan Sempurna.” (D. II, 156)

Tugas terpenting adalah mengelola kekayaan serta sumber daya yang ada demi kebahagiaan bersama. Antara orientasi material dan spiritual, juga patut seimbang (Uppekha). Negara dalam pemikiran ekonomi-politik Buddhis bersifat sebagai regulator untuk tercapainya kebahagiaan semua makhluk. Dalam konteks demikian, maka kekayaan, pengetahuan sudah sepatutnya harus didistribusi dengan baik. Dalam hal pencarian kekayaan, manusia tidak boleh terbelenggu dalam nafsu, dan harus menjaga keseimbangan dirinya. “Mereka yang terendam dalam nafsu dan terbungkus dalam kegelapan, takkan pernah memahami Dharma yang mendalam ini, yang berjalan melawan arus, begitu halus, dalam, dan sulit dilihat.” (Majjhima Nikaya 26, 19)

            Berbicara ekonomi-politik Buddhis, maka saya akan memperkenalkan para pembaca dengan konsep gross national happines (GNH) yang digagas pada tahun 1972 oleh Raja Bhutan (Jigme Singye Wangchuk. Pemikirannya didasari, bahwa pembangunan ekonomi selayaknya didasarkan pada nilai dan budaya Buddhisme yang berorientasi pada kebahagiaan semua makhluk, tidak seperti nilai dan budaya pembangunan Barat yang cenderung berorientasi pada material dan diukur dengan gross domestic product (GDP). Karena pengukuran pembangunan berdasarkan GDP telah membawa kita pada permasalahan sosial, seperti kemiskinan, kesenjangan, disintegrasi budaya lokal, korupsi, serta permasalahan lingkungan, seperti polusi lingkungan, perubahan iklim, dan hilangnya berbagai fauna di muka bumi. “Today, GNH has come to mean so many things to so many people but to me it signifies simply – Development with Values. Thus for my nation today GNH is the bridge between the fundamental values of kindness, equality and humanity and the necessary pursuit of economic growth.” (Jigme Dorji Wangchuk).

            Pemikiran Ekonomi-Politik Buddhis memiliki orientasi tujuan tercapainya kebahagiaan semua makhluk. Tingkat pembangunan patutnya diukur dengan gross national happiness.

By : Eric Fernando ( PC HIKMAHBUDHI JAKARTA TIMUR)

Sumber : https://hikmahbudhijakartatimur.wordpress.com/2017/01/

Share this:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.