AJARAN BUDDHA DI BIDANG POLITIK

Membaca judul diatas dapat menjadi diskursus tersendiri di kalangan umat Buddhis. Di satu sisi ada yang berpendapat, bahwa ajaran Buddha mencakup berbagai aspek kehidupan tidak terkecuali, di bidang politik. Di sisi yang lain ada yang meyakini bahwa dalam pengajarannya, Buddha tidak mengajarkan tentang politik. Dalam menjawab perdebatan akan hal ini, menurut saya harus mengacu pada sumber referensi utama umat Buddha, tak lain dan tak bukan adalah Tipitaka. Sebelum membaca artikel ini lebih jauh, saya menghimbau pembaca untuk mengosongkan cangkir pemikiran saudara terlebih dahulu, agar perdebatan apakah ada ajaran Buddha di bidang politik dapat pembaca jawab sendiri melalui pemikiran yang rasional.

Berkaitan dengan judul dari artikel ini, yakni ajaran Buddha di bidang politik. Saya akan mengajak pembaca untuk menelusuri salah satu bagian dari Tipitaka yakni Sutta Pitaka bagian Digha Nikaya IV: Kutadanta Sutta. Sutta ini berawal dari perjalanan Buddha beserta lima ratus Bhikkhu melalui kerajaan Magadha dan tiba di Brahmanagama, menginap di Ambalatthika, Khanumata. Bersamaan dengan itu ada kegelisahan Brahmana Kutadanta yang tinggal di Khanumata berkaitan dengan pengorbanan yang benar. Pada waktu Buddha dan ratusan Bhikkhu tiba, berduyun-duyun para penduduk Khanumata pergi menghampirinya. Brahmana Kutadanta pun tidak luput untuk pergi menemui Buddha dan menanyakan perilah pengorbanan yang benar (pada saat itu, biasa dilakukan pengorbanan hewan seperti sapi dan kambing).

Meski sempat dibujuk untuk tidak menemui Buddha, akhirnya Brahmana Kutadanta pun menemui Buddha. Buddha pun berkata pada Brahmana Kutadanta, bahwa dahulu kala terdapat seorang Raja bernama Mahavijito yang mempunyai harta dan kekayaan yang besar sekali. Suatu ketika Raja Mahavijito merenung tentang segala sesuatu yang dimilikinya, ia berpikir bahwa hal yang baik baginya untuk melakukan upacara korban besar untuk memantapkan hartanya. Raja Mahavijito memanggil penasihatnya, namun penasihatnya menyampaikan bahwa saat ini kerajaan sedang dalam kekacauan karena terdapat perampok yang merajalela sehingga jalanan menjadi tidak aman. Bila dibiarkan dan raja tetap menarik pajak, menurut penasihat hal itu bukanlah langkah yang tepat. Di sisi yang lain, menurut sang penasihat bila raja memerintahkan untuk menangkap, mendenda, mengikat maupun menghukum mati para penjahat, kejahatan tidak akan lenyap melalui cara yang demikian, karena akan ada penjahat yang tidak tertangkap tetap melakukan kejahatan.

Cara yang dianjurkan oleh penasihat untuk menghentikan kejahatan adalah melalui cara politik. Cara politik ini adalah melalui pembuatan serangkaian kebijakan atau regulasi, dimana cara ini hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berada di dalam sistemkekuasaan. Di jaman itu, tentu saja raja merupakan otoritas kekuasaan tertinggi yang dapat mengeluarkan kebijakan atau regulasi. Regulasi yang dianjurkan oleh penasihat, yang pertama adalah pemberian makanan dan bibit pada peternak dan petani. Yang kedua adalah pemberian modal kepada pedagang. Yang ketiga adalah pemberian gaji dan makanan pada abdi kerajaan. Regulasi ini memiliki dampak terlaksananya pekerjaan masing-masing sehingga akan meningkatkan pendapatan negara, kerajaan akan aman dan damai, rakyat senang dan bahagia, dan akan hidup dengan rumah yang aman. Raja Mahavijito mengimplementasikan anjuran dari penasihat dan kejahatan pun lenyap, perbendaharaan raja bertambah, kerajaan aman dan damai, rakyat senang dan bahagia serta kehidupan menjadi aman.

Dari penelusuran atas Kutadanta Sutta ini, kita selaku umat Buddha dapat memahami bahwasannya ajaran Buddha juga mencakup bidang politik. Dalam konteks ini, Buddha menggambarkan kepada kita bahwasannya bila suatu kerajaan atau negara didera oleh kejahatan, maka cara yang pertama perlu dilakukan adalah orang yang berada di dalam sistem kekuasaan harus membuat regulasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Di era kontemporer seperti saat ini, kita dapat menyimpulkan, bahwa cara politik diperlukan untuk mewujudkan Keadilan Sosial. Cara politik untuk mewujudkan Keadilan Sosial ini dicapai melalui pembuatan serangkaian kebijakan atau regulasi. Di era demokrasi seperti saat ini, pembuatan kebijakan atau regulasi dilakukan oleh mereka yang duduk di Eksekutif (Presiden, Menteri, Kepala Daerah) dan juga Legislatif (Anggota DPR, DPD, DPRD, MPR). Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa diperlukan orang-orang baik untuk mengisi pos-pos penting di negara ini. Menutup artikel ini, hemat saya sebagai siswa Buddha kita harus mendukung orang-orang baik berada di sistem kekuasaan (Eksekutif maupun Legislatif), kalau perlu kita sendiri yang mengisi pos Eksekutif maupun Legislatif demi mewujudkan Keadilan Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Digha Nikaya IV: Kutadanta Sutta

Penulis: Eric Fernardo (Mahasiswa S-1 Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia Angkatan 2014) – PC HIKMAHBUDHI JAKARTA TIMUR

Share this: