Soal Papua, Para Sekjend di Cipayung Plus Keluarkan Rekomendasi Mendesak & Solusi Alternatif

37

Jakarta, Patriot.id — Para Sekretaris Jenderal/Umum Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Cipayung Plus menyelenggarakan dialog terbatas, pada Selasa (20/8), di Studio Sang Akar Tabet, Jakarta Selatan.

Langkah tersebut diambil untuk mengkaji; persoalan penyerangan dan pengepungan Asrama Papua di Surabaya, tindakan kekerasan terhadap mahasiswa Papua di Malang, dan gejolak Rakyat di Papua.

Adapun mereka yang melakukan pertemuan penting ini meliputi: Muhammad Asrul (Sekjend EN LMND), Bebin Adi Darma (Sekjend PP HIKMAHBUDHI), Phirman Reza (Sekjend PP-KAMMI), David Sitorus (Sekum PP-GMKI), Robby R. Karman (Sekjend PP-IMM), dan Thomson Sabungan Silalahi (Sekjend PP-PMKRI).

Pemuda-mahasiswa dari Cipayung Plus ini memaksa Presiden Republik Indonesia dan segenap jajarannya mengupayakan langkah progresif dalam proses pembangunan Papua ke depan. Melalui dialog terbatas itu juga, mereka menghadirkan rekomendasi mendesak, berikut:

1. Segera usut tuntas dan umumkan ke publik selama 2×24 Jam, soal aktor intelektual di balik penyerangan dan pengepungan Asrama Papua di Surabaya dan kejadian yang sama di beberapa daerah;

2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera turun langsung ke tanah Papua untuk bertemu langsung dengan masyarakat Papua;

3. Mendesak presiden menginstruksikan kepada seluruh seluruh kepala daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat keamanan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan mahasiswa dan masyarakat Papua di seluruh Indonesia;

4. Meminta Presiden Joko Widodo untuk mendesak KAPOLRI dan Panglima untuk mengevaluasi KAPOLDA dan PANGDAM Jawa Timur, serta memberi sanksi dengan membebastugaskan sementara oknum aparat keamanan yang melakukan penyerangan dan pelanggaran prosedural terhadap mahasiswa yang ada di asrama Papua Surabaya;

5. Jika presiden tidak serius dan melakukan pembiaran dengan tidak mengevaluasi dan memberi sanksi dapat dipastikan kejadian Surabaya merupakan pelanggaran HAM.

Berdasar poin di atas, Sekretaris Jenderal/Umum OKP-OKP di dalam Cipayung Plus kemudian meminta Presiden Indonesia untuk melaksanakan solusi alternatif, sebagai berikut:

1. Penyelesaian konflik dalam mengatasi ekspresi politik masyarakat Papua tidak boleh lagi dilakukan dengan jalan militeristik yang represif;

2. Pendekatan penyelesaian persoalan Papua lewat jalan ‘sosio-nasionalisme’ dengan mengedepankan dialog seluas-luasnya dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua;

3. Mendorong percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia Papua dengan memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan;

4. Mendorong pembangunan ekonomi dengan mengakui hak-hak masyarakat adat atas kekayaan alam yang terkandung di tanah Papua.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here