“Siapa pun yang ingin mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi di dunia, mesti segera membaca buku ini.” Itulah komentar majalah Rolling Stone tentang buku “The Shock Doctrine; The Rise of Disaster Capitalism” karangan wartawati Kanada, Naomi Klein, yang diterbitkan Penguin Books, London, Inggris (2007).
Tuan-tuan, kami ini berdaulat. Kami ingin melunasi utang kami, tapi maaf-maaf saja jika kami harus membuat kesepakatan lagi dengan IMF,” kata Presiden Argentina, Nestor Kirchner.
Sambil membopong diktator dan rezim sokongannya, kaum kapitalis mensponsori para ekonom didikan kampus-kampus neoliberal untuk menyiapkan karpet merah bagi kapitalisme dengan menyusun kebijakan ekonomi reformis propasar, satu eufemisme dari kebijakan prokapitalisAfrika Selatan pasca-Nelson Mandela, Rusia di bawah Boris Yeltsin, dan Polandia pasca komunis adalah beberapa contoh.
Negara-negara yang semula khidmat mendengarkan rekomendasi para ekonom reformis bimbingan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) itu kemudian sadar telah dibohongi para ekonom dan birokrat bimbingan Barat yang ternyata para calo swastanisasi negara.
Para penyusun kebijakan reformasi ekonomi tersebut memang kerap berperan menjadi mulut korporasi asing, bahkan konsep kebijakan swastanisasi Bolivia semasa Presiden Gonzalo Sanchez de Lozada disusun para analis keuangan perusahaan asing, seperti Salomon Brothers dan ExxonMobil.Nelson Mandela adalah salah satu yang kecewa karena cita-cita memakmurkan warga kulit hitam, seperti dipesankan Piagam Perdamaian tak tercapai, justru karena orang dekatnya, Tabo Mbeki, menyusun kebijakan pro-kapitalis sehingga mayoritas rakyat Afsel terpinggirkan.Polandia juga menyesal mematuhi nasihat pialang George Soros dan ekonom Jeffrey Sachs, seorang Friedmanis dari Universitas Harvard, sehingga aset-aset strategis Polandia jatuh ke tangan asing, justru ketika Partai Solidaritas memerintah negeri itu.
Demikian pula Rusia, yang kehilangan aset-aset strategisnya setelah ekonom reformis Yegor Gaidar, seorang Friedmanis di bawah bimbingan IMF, mempromosikan kebijakan propasar. Vladimir Putin kemudian mengoreksi kesalahan itu, dan mengakhiri hubungan mesra Rusia dengan IMF.
Buku tersebut juga menyebut krisis moneter Asia 1997 sebagai hasil desain kaum kapitalis karena mereka ingin menguasai aset-aset strategis di kawasan itu, mencaplok aset-aset perusahaan nasional Asia yang tumbuh meraksasa, dan hendak menggulingkan rezim-rezim yang berubah kritis, seperti Soeharto di Indonesia.
Menurut Naomi, di masa tuanya, Soeharto yang pro-Barat itu bosan diperah korporasi asing, sehingga ia “berkhianat” dengan membagikan aset nasional kepada kroninya yang berakibat korporasi asing itu berang, lalu merancang pembalasan dengan membesarkan skala krisis moneter Asia
Ketika Indonesia dan Asia akhirnya lunglai karena krisis moneter, IMF datang menawarkan obat dengan syarat liberalisasi pasar, sebuah formula klasik ala Friedman. Semua Asia menerima resep itu, hanya Malaysia yang menampik formula rente itu.
Hanya dalam 20 bulan, perusahaan-perusahaan multinasional asing berhasil menguasai perekonomian Indonesia, Thailand, Korea Selatan, Filipina dan juga Malaysia lewat 186 merger dana kuisisi perusahaan-perusahaan besar di negara-negara ini.
“Ini adalah pengalihan aset dari domestik ke asing terbesar dalam limapuluh tahun terakhir,” kata ekonom Robert Wade
Tak puas di situ, para kapitalis merancang serangan ke Irak setelah Presiden Saddam Hussein memberi keleluasaan pada Rusia menambang minyak di Irak.
Perusahaan-perusahaan minyak seperti Shell, Halliburton, BP dan ExxonMobil lalu mengipasi pemerintah AS dan Inggris untuk mencaplok Irak.
Namun, saat Irak sulit digenggam karena masalah terlalu kompleks, negeri itu disulap menjadi lahan bisnis keamanan sehingga para pedagang senjata, konsultan keamanan perusahaan di wilayah krisis, tentara bayaran dan para spesialis teknologi keamanan mendadak bergelimang uang.
Kemudian, saat kaum kapitalis itu membutuhkan relaksasi setelah penat berburu laba, maka sejumlah lokasi dibidik menjadi situs wisata eksotis, diantaranya Srilangka. Namun, para nelayan miskin yang mendiami pantai-pantai indah Srilangka tak mau hengkang sampai tsunami menghantam Asia bagian Selatan pada 2004.
Bertopengkan bantuan rekonstruksi pascabencana dan bergerak dalam kerudung USAID, para kapitalis menyandera pemerintah Srilangka, agar “menukarkan” pantai indah Srilangka dengan bantuan tsunami. Situasi serupa berlaku di Thailand dan New Orleans pasca-badai Katrina.
Intinya, kaum kapitalis telah membisniskan perang, teror, anarki, situasi krisis dan bencana alam. Naomi Klein menyebutnya, “kapitalisme bencana”.
